Kecamatan Plosoklaten, Jawa Timur, fokuskriminal.online- Dugaan praktik jual beli jabatan dalam pengisian perangkat desa di Kecamatan Plosoklaten semakin mendapat sorotan. Sejumlah desa di wilayah tersebut dilaporkan telah melakukan rekrutmen perangkat desa yang diduga kuat melibatkan transaksi ilegal.
Berdasarkan informasi yang beredar, desa-desa yang terindikasi melakukan pengisian jabatan dengan dugaan penyimpangan antara lain:Desa Sumber Agung: Pengisian jabatan Kepala Dusun Karang Nongko.Desa Punjul: Pengisian dua perangkat desa, yaitu Kepala Dusun Punjul Timur dan Kepala Dusun Purworejo.Desa Ploso Kidul: Pengisian jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan.Desa Gondang: Pengisian jabatan Kepala Urusan Keuangan.Desa Donganti: Pengisian dua perangkat desa dengan jabatan Kepala Urusan Perencanaan serta Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.Desa Jarak: Pengisian tiga perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa, Kepala Dusun Kalasan Barat, dan Kepala Dusun Kalasan Til.
Jika terbukti, praktik jual beli jabatan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 49 yang mengatur transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian perangkat desa. Selain itu, praktik ini juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa setiap tindakan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi dapat dikenakan hukuman pidana.
Menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pejabat yang terbukti menerima gratifikasi dalam proses pengangkatan jabatan dapat dijatuhi hukuman penjara paling singkat empat tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta.
Seiring dengan berkembangnya isu ini, masyarakat Kecamatan Plosoklaten mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas. Adapun tuntutan masyarakat antara lain:Penyelidikan transparan dan akuntabel terhadap dugaan jual beli jabatan di Kecamatan Plosoklaten.Tindakan hukum tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan praktik jual beli jabatan.Proses seleksi perangkat desa yang jujur, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan peraturan yang berlaku.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa guna mencegah praktik serupa di masa mendatang.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang mengenai kasus ini. Namun, masyarakat berharap agar proses penyelidikan dapat segera dilakukan dan keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.(Red.R)
Social Header