Fokuskriminal.online, Pasuruan – Perum Bulog Cabang Malang meningkatkan pengawasan dan memperketat proses verifikasi distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kabupaten Pasuruan. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul terbongkarnya kasus pengemasan ulang (repacking) atau pengoplosan 20 ton beras SPHP oleh Satreskrim Polres Pasuruan di Kecamatan Beji.
Bulog menegaskan komitmennya untuk mendukung sepenuhnya penanganan perkara yang saat ini ditangani Polres Pasuruan. Sebagai langkah tindak lanjut, Bulog juga memperkuat pemeriksaan internal serta meningkatkan pemantauan secara berkala terhadap puluhan mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang beroperasi di wilayah Pasuruan.
“Untuk saat ini saya belum dapat berkomentar banyak karena kondisinya masih diproses di Polres Pasuruan. Sekali lagi saya mohon maaf belum bisa berbicara banyak,” kata Wakil Pemimpin Bulog Cabang Malang, Yudo Widiansyah, Selasa (3/11/2026).
Yudo menegaskan bahwa Bulog akan mengambil tindakan tegas apabila hasil penyelidikan dan proses hukum membuktikan adanya keterlibatan mitra dalam praktik pengoplosan beras subsidi. Mitra yang terbukti melakukan pelanggaran terancam kehilangan status kerja sama dengan Bulog secara permanen atau masuk daftar hitam (blacklist).
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Bulog Cabang Malang kini melakukan pembenahan data sekaligus pemeriksaan ulang terhadap seluruh mitra RPK yang terdaftar di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 30 hingga 50 RPK aktif yang selama ini berperan dalam menyalurkan beras program pemerintah dengan harga terjangkau kepada masyarakat.
“Kami lihat proses tahapan selanjutnya di Polres Pasuruan, kalau misalkan memang terbukti bersalah ya kita blacklist. Saat ini kami sedang melakukan verifikasi dan monitoring ke seluruh pasar serta RPK-RPK kami yang berjumlah sekitar 30 sampai 50-an di Pasuruan,” katanya.
Upaya pembenahan dan pengawasan yang dilakukan Bulog tersebut juga disinergikan dengan pemantauan langsung oleh Satgas Pangan Polres Pasuruan. Meski pengawasan distribusi diperketat, penyaluran beras SPHP kepada masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dipastikan tetap berjalan tanpa hambatan.
Pemerintah bersama aparat penegak hukum turut mengingatkan seluruh mitra RPK dan pedagang pasar agar menjalankan ketentuan penjualan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp12.500 per kilogram. Pengawasan akan terus diperkuat untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan beras bersubsidi diterima masyarakat yang berhak.
“Kami minta Bulog setelah verifikasi ini segera menggelontorkan pasokan untuk mempercepat penyalurannya. Kami tegaskan Satgas Pangan tidak akan memberi toleransi pada siapapun yang menyelewengkan beras SPHP,” pungkas Kanit Tipidek Satreskrim Polres Pasuruan, Ipda Eko Hadi Saputro. (red.IAL)
Social Header