fokuskriminal.online, Jakarta – Partai Gerindra berencana menggelar rapat internal untuk membahas perkembangan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wacana tersebut mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran tidak sah. Meski demikian, Gerindra menegaskan tidak akan membatasi maupun menghalangi hak konstitusional anggota DPR dari fraksi lain.
"Gerindra baru hari ini akan melaksanakan rapat internal untuk membicarakan tentang dinamika yang berkembang, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi dan juga putusan Mahkamah Agung. Dan juga fraksi Partai Gerindra senantiasa terbuka menerima aspirasi yang berkembang dari masyarakat," kata Jubir Gerindra Kamrussamad di DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kamrussamad menyampaikan bahwa pihaknya memahami berbagai perkembangan dan aspirasi yang muncul di tengah masyarakat terkait polemik ijazah Gibran. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dan penanganan secara serius dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
"Kita mengetahui bahwa ada aspirasi yang begitu kuat dari masyarakat supaya polemik tentang hal tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh parlemen. Bagi kami Fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku," ucap dia.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Gerindra akan menghormati sikap dan aspirasi seluruh fraksi di DPR. Partainya juga tidak akan menghalangi apabila terdapat fraksi lain yang ingin menggunakan hak menyatakan pendapat, hak angket, maupun mekanisme konstitusional lainnya dalam menyikapi persoalan tersebut.
"Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan amandemen Undang-Undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu. Kita akan cermati dinamika di dalam sidang paripurna pagi hari ini," tutur dia.
Kamrussamad kembali menegaskan bahwa Gerindra berkomitmen menjunjung tinggi konstitusi dan prinsip demokrasi. Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi khusus dari partai kepada para kadernya di DPR, baik untuk mendukung maupun melarang langkah terkait polemik Gibran.
"Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota. Jadi bagi Gerindra demokrasi senantiasa dijunjung tinggi di internal maupun juga di eksternal," lanjut dia. (red.IAL)
Social Header