fokuskriminal.online, Surabaya – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan bahwa upaya pemberantasan mafia bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum. Langkah tersebut juga bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban ruang publik serta merespons keresahan masyarakat yang muncul akibat penyalahgunaan subsidi energi.
Menurut Dekananto praktik penyelewengan BBM dan LPG bersubsidi telah memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dari sulitnya warga kecil memperoleh LPG 3 kilogram hingga munculnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Ini sangat merugikan dan juga meresahkan masyarakat ya sehingga komitmen Polda Jawa Timur sebagaimana program Asta Cita Bapak Presiden dan juga program penekanan Bapak Kapolri untuk bisa menjaga ruang publik yang aman, menjawab keresahan publik,” kata Kapolda Jatim.
Sebagaimana diketahui, Asta Cita merupakan delapan misi yang menjadi arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam program tersebut adalah mewujudkan ketersediaan energi secara adil serta mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara.
Sejalan dengan hal itu, distribusi subsidi energi harus mendapatkan pengawasan agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Pasalnya penyalahgunaan BBM maupun LPG bersubsidi dinilai menyimpang dari tujuan utama pemerintah dalam memberikan subsidi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dalam penanganan kasus tersebut, Kapolda Jatim menegaskan bahwa kepolisian akan melibatkan sejumlah instansi terkait. Pelaksanaan operasi penindakan nantinya dikoordinasikan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selaku regulator sektor hilir migas, Pertamina sebagai operator, serta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang memiliki kewenangan dalam proses penuntutan.
“Fokus kami terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi-situasi tertentu terhadap distribusi BBM kemudian juga penyalahgunaan LPG subsidi kemudian dijual dengan non-subsidi,” ujarnya.
Tidak hanya mengandalkan tindakan hukum, Polda Jatim juga akan meningkatkan upaya pencegahan melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran BBM dan LPG bersubsidi. Koordinasi lintas instansi akan diperkuat guna memastikan proses distribusi energi berjalan sesuai ketentuan.
Melalui langkah penindakan dan pengawasan tersebut, Polda Jatim berharap berbagai bentuk penyimpangan dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi dapat diminimalkan. Dengan demikian, hak masyarakat yang membutuhkan tetap terlindungi dan subsidi pemerintah tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi memperoleh keuntungan pribadi. (red.IAL)
Social Header